nusakini.com--Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menilai penerimaan pendapatan asli daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum maksimal. Pasalnya, masih banyak pihak yang belum transparan menyampaikan besaran nilai transaksi tanah dan bangunannya. 

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Sosialisasi Kepatutan Pajak Daerah untuk BPHTB yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Hotel Asyira, Rabu (13/12). 

• Bedah Rumah, Kapolres AKBP Yudi Frianto Lakukan Peletakan Batu Pertama
• Polres Pelabuhan Makassar bersama Masyarakat Gelar Nobar Timnas Indonesia di Semifinal Piala Asia U-23
• Sekolah Islam Athirah Rayakan Puncak Milad 40 Tahun: Sinergi dan Inovasi intuk Kontribusi Berkelanjutan
• Momentum Harlah GP Ansor ke 90 Tahun, PAC GP Ansor Rappocini Gelar Dialog Kebangsaan
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Beri Apresiasi Kinerja Agen BBM Industri dan Distributor Petrochemical Terbaik

“Transaksi BPHTB ini rawan dimanipulasi nilainya oleh wajib pajak. Makanya Bapenda berinisiasi menggelar sosialisasi kepatutan pajak agar persoalan BPHTB ini clear,” kkungkap Danny Pomanto. 

Menurutnya, bentuk manipulasinya dilihat dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasar sangat jauh berbeda. Beberapa kejadian seperti itu, kata Danny telah diproses secara hukum. 

“Makanya kita mau nilai yang tidak memberatkan siapapun, dan pastinya tetap harus transparan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita agar tidak saling mencurigai,” kata Danny Pomanto. 

Sementara itu, Kabid I Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas Mulla mengatakan penerimaan pendapatan dari BPHTB mencapai 75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 288 milyar. (p/ab)